Pemkab Diminta Tak Berbelit-belit

TAMIANG LAYANG – Kalangan DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) meminta kepada pihak eksekutif untuk senantiasa memberikan penjelasan yang lugas dan tidak berbelit-belit sehingga dapat membingungkan masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bartim H Syahril mengatakan, penjelasan yang diberikan eksekutif kepada DPRD adalah sebuah pertanggungjawaban moral terhadap tugas dan fungsi kepada dewan serta masyarakat di kabupaten ini. “Kami memerlukan penjelasan,” tegasnya.

Syahril mengungkapkan, pada setiap kunjungan ke beberapa tempat, pihaknya banyak menerima kritikan dari masyarakat, berkaitan dengan lemahnya kinerja eksekutif dalam bidang pembangunan.

Untuk itu lanjut dia, sebagai lembaga keterwakilan rakyat pihaknya perlu mengajukan pertanyaan kepada eksekutif terhadap sejumlah substansi masalah temuan di lapangan.

Dikatakan, mengingat pentingnya kegiatan dengar pendapat yang merupakan bahan pemberian jawaban oleh dewan ke masyarakat, maka diperlukan jawaban yang tepat.

Selain itu, beberapa waktu lalu, eksekutif dan legislatif melaksanakan dengar pendapat dengan sekertariat daerah, dalam hal ini bagian tata pemerintahan, sosial, ekonomi, pembangunan, humas, umum dan bagian keuangan.

Tidak hanya itu. Dengar pendapat juga dilakukan dengan PT PLN, Dinas Pendidikan Nasional, dan Dinas PU. Namun banyak memakan waktu sehingga banyak sekali yang ditemukan dan ketidakpuasan yang terjadi di masyarakat.

Pada hari berikutnya kata Syahril lagi, pihaknya kembali melakukan dengar pendapat dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Pos Dan Telekomunikasi, PDAM, Kesbangpol, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta sejumlah instansi yang dirasa sangat perlu.

Dia menambahkan, dengar pendapat yang dilakukan pihaknya tentunya berdasarkan hasil temuan-temuan di lapangan saat melakukan kunjungan ke beberapa tempat yang ada di Kabupaten Bartim.

Betapa tidak, masih ada saja dinas maupun instansi terkait tidak melaksanakan tugas serta fungsinya dengan baik, guna menunjang pembangunan di daerah ini.

“Kita sangat mengharapkan agar semua badan atau instansi di kabupaten ini bekerja dengan baik, dan ini semua untuk kemajuan di daerah ini,” ujarnya. (ner/hit)